Banjir dan Longsor di Aceh: Minta Bantuan dari Lembaga PBB
Nah, kabar mengejutkan datang dari Aceh! Setelah mengalami banjir bandang dan longsor menerjang beberapa kabupaten pada 25 November 2025, pemerintah setempat tiba-tiba mengirim surat ke dua lembaga besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini langsung menarik perhatian publik, terutama karena Aceh sendiri masih teringat dengan trauma tsunami 2004 yang memakan korban besar. Tapi, kini mereka berharap keterlibatan lembaga internasional bisa memberikan jalan keluar untuk bangkit kembali.
Mendagri Tito Karnavian:
“Nanti Kita Pelajari”
“Nanti Kita Pelajari”
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, memberikan respons yang sederhana saat diminta pendapatnya.
“Nanti kita pelajari,”
kata Tito, dilansir Antara, Selasa (16/12/2025). Meski tak banyak berkomentar, ucapan singkat itu sudah mengungkapkan sikap pemerintah pusat yang menunggu detail surat yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Aceh. Tapi, ada yang menarik—Tito sendiri belum membaca surat tersebut, dan itu jadi pertanyaan besar: apa bentuk bantuan yang diminta? Apakah cukup dari bantuan logistik, atau ada rencana yang lebih besar?
“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,”
Penjelasan dari Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan alasan di balik langkah ini. Dua lembaga, UNDP dan UNICEF, dikenal memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana besar, terutama tsunami yang mengguncang Aceh tahun 2004. Dengan keterampilan dan sumber daya mereka, pemerintah Aceh berharap bisa mempercepat proses rehabilitasi bagi para pengungsi yang hingga kini masih bertahan di tenda atau bangunan sementara.
Korban dan Pengungsi: Angka yang Membuat Sedih
Konteks bencana ini jadi lebih mendalam ketika melihat jumlah korban. Hingga Senin (15/12/2025), total korban jiwa mencapai 1.030 orang, 206 dari mereka masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah pengungsi yang perlu dibantu mencapai lebih dari 600 ribu orang. Angka itu seperti mengingatkan kembali bagaimana Aceh pernah mengalami bencana yang lebih besar, tapi kini masyarakat dan pemerintah berusaha membangun kembali dengan semangat yang tak pernah padam.
Keterlibatan Relawan dan Lembaga Asing: Jalan Kembali ke Normal
Kebencanaan di Aceh bukan hanya menghadirkan keterlibatan lembaga PBB. Jumlah relawan dan organisasi dari berbagai latar belakang juga terus bertambah. Dari data yang diberikan, setidaknya 77 lembaga—lokal, nasional, dan internasional—sudah turun langsung ke daerah terdampak. Tapi, peran lembaga asing seperti UNDP dan UNICEF bisa menjadi penentu keberhasilan pemulihan ini. Apakah mereka akan menjadi bagian dari solusi, atau malah terasa seperti kekuasaan eksternal yang mengambil alih?
Dalam situasi krisis seperti ini, keterlibatan lembaga internasional justru bisa menjadi simbol kerja sama yang lebih luas. Dengan bantuan dari DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan yang sudah mengirim dana, Aceh punya harapan bahwa kekuatan bersama bisa membawa kehidupan baru di tengah ketidaknyamanan yang masih menghiasi kota-kota terdampak. Semangat perjuangan masyarakat Aceh tetap mengalir, seperti aliran air sungai yang pernah mengguncang kota mereka di masa lalu. Yang menarik, apakah ini awal dari kebangkitan Aceh, atau bagian dari proses penyembuhan yang terus berlanjut?