Kawasan Industri yang Tidak Bisa Jadi
“Negara dalam Negara”
“Negara dalam Negara”
Mungkin kamu pernah membayangkan sebuah kawasan industri yang justru menjadi
“negara dalam negara”
— sebuah entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari aturan dan pengawasan pemerintah. Tapi, apakah hal itu benar-benar bisa terjadi di Indonesia? Nah, Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menko Marves, berupaya keras menghindari skenario yang dinilai membahayakan kedaulatan Indonesia.
Koordinasi dengan Wang Yi: Mitra yang Dipercaya
Luhut menjelaskan bahwa kekhawatiran ini tidak datang begitu saja. Ia telah berdiskusi langsung dengan sosok penting yang ditunjuk oleh Presiden Xi Jinping, yaitu Wang Yi. Seperti yang dikatakan Luhut dalam pernyataan resminya,
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,”
ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin IMIP menjadi wilayah yang justru mengabaikan kebijakan nasional.
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,”
Ketika kebijakan ini diumumkan, hal itu segera menarik perhatian. Wang Yi, yang dianggap sebagai mitra utama Indonesia dari Tiongkok, menjadi pihak yang diharapkan mampu memastikan IMIP tetap berada dalam lingkup kebijakan dan regulasi Indonesia. Ternyata, koordinasi ini bukan sekadar formalitas. Luhut menyebut bahwa topik lingkungan dan kebijakan lainnya juga menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut.
Langkah Khusus untuk Lingkungan dan Keberlanjutan
Sejak 2021, Luhut tak hanya berfokus pada pembangunan fisik IMIP, tapi juga pada aspek lingkungan. Ia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan pengolah nikel asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.
“Sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,”
kata Luhut.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kebijakan terkait transfer teknologi, penggunaan teknologi terbaik, serta penyerapan tenaga lokal, semuanya dijadikan aspek penting dalam membangun kawasan industri yang berkualitas. Yang menarik, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kerja sama internasional secara bijak.
Investasi Besar, Dampak Ekonomi yang Nyata
Sejak dimulai, IMIP telah menarik investasi besar dari Tiongkok. Menurut Luhut, hingga kini total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$71 miliar, dengan lebih dari USD20 miliar dialokasikan khusus untuk Morowali.
“Mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini,”
tambahnya.
Dengan angka yang mengesankan ini, IMIP tidak hanya menjadi simbol kerja sama ekonomi antar-negara, tapi juga menunjukkan potensi Indonesia dalam menghadirkan keuntungan nyata bagi masyarakat lokal. Namun, ada pula kritik yang muncul, terutama terkait infrastruktur yang dinilai masih kurang memadai.
Status Bandara dan Pelabuhan: Tantangan yang Tak Terabaikan
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik status bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara, bahkan menyinggung risiko
“negara dalam negara”
yang mungkin terbentuk. Sejak Oktober 2025, Kemenhub secara resmi mencabut status bandara khusus IMIP, menjadi pertanda bahwa pemerintah ingin memastikan semua fasilitas mendapat pengawasan yang ketat.
Kritik ini sejatinya membuka diskusi lebih luas: apakah keberhasilan ekonomi bisa tercapai tanpa menjaga keseimbangan terhadap aspek kelembagaan dan infrastruktur? Luhut, dengan perannya sebagai pihak yang memastikan IMIP berjalan dengan baik, berupaya menjawab pertanyaan itu dengan tegas.
Insight: IMIP bukan hanya proyek ekonomi, tapi juga ujian bagi Indonesia dalam mengelola kerja sama internasional. Keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk tetap menjadi pihak yang mengawasi, bukan diawasi. Dengan langkah-langkah yang diambil, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai mitra yang dipercaya dalam transformasi industri.