Kehadiran Pengasuh Pesantren Krapyak: Dukungan untuk Pemilihan Ketua PBNU yang Menjadi Sorotan
Nah, pernahkah kamu membayangkan sebuah lembaga keagamaan yang tiba-tiba memutuskan untuk dukung proses pilihan kepemimpinan? Ternyata, hal itu bisa terjadi di tengah-tengah pesta demokrasi Nahdlatul Ulama. Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai tempat mondok KH Yahya Cholil Staquf, tiba-tiba mengeluarkan surat dukungan resmi untuk Rapat Pleno PBNU yang bakal dihelat pada 9-10 Desember 2025. Tapi, apa yang membuat pesantren ini bersedia melangkah ke depan, meski justru mengambil langkah yang bisa memicu polemik?
Agenda Pleno PBNU: Pergantian Ketua Umum yang Menjadi Poin Utama
Pembicaraan di Pleno PBNU tidak hanya sekadar menentukan siapa yang akan memimpin organisasi, tapi juga menguji keputusan organisasi dalam menghadapi dinamika politik. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh KH Khoirul Fuad Ahmad, pimpinan pesantren ini memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara konstitusional.
“PBNU sebagai pimpinan tertinggi Jam’iyyah tidak boleh jadi korban kepentingan pihak tertentu,”
ujarnya. Tapi, apakah langkah ini benar-benar murni demi kemaslahatan, atau ada alasan lain yang tak terlihat?
“Kami memberikan dukungan penuh atas Pleno PBNU tanggal 09-10 Desember 2025 dalam mengambil langkah bagi kebaikan semuanya,”
kata KH. Khoirul Fuad Ahmad dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).
Kutipan ini jadi perhatian publik karena KH Yahya Cholil Staquf, yang kini menjadi bintang utama isu internal PBNU, pernah mondok di pesantren yang sama. Tapi, seperti yang disampaikan KH Khoirul Fuad, dukungan ini bukan berasal dari hubungan personal, melainkan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan lembaga.
“Dukungan ini diberikan demi kemaslahatan Jam’iyyah,”
tambahnya, mengingatkan bahwa keputusan harus menjaga keutuhan organisasi sebelum Muktamar NU 2026.
Kontroversi di Balik Dukungan: Apakah Ini Langkah Pembelaan atau Penjajahan?
Yang menarik, pesantren Krapyak juga menyebut adanya polemik internal yang perlu diselesaikan melalui mekanisme Jam’iyyah. Isu tentang pengambilan keputusan oleh KH Yahya Cholil Staquf, termasuk dugaan TPPU sebesar Rp 100 miliar, jadi bahan pembicaraan yang memicu ketegangan. Tapi, apakah Rapat Pleno PBNU menjadi jalan keluar yang tepat, atau justru menjadi ruang untuk mengklarifikasi seluruh kejanggalan?
“Pesantren Krapyak juga menghimbau semua pihak agar menghormati nasehat para sesepuh dan mematuhi keputusan Jam’iyyah, demi keutuhan Nahdlatul Ulama dan keteduhan umat menjelang Muktamar NU 2026,”
tutup KH. Khoirul Fuad.
Dukungan ini jadi bukti bahwa pesantren bisa memainkan peran penting dalam mengarahkan jalannya organisasi. Tapi, dalam konteks yang lebih luas, apakah ini mungkin menjadi langkah awal dari persaingan internal yang lebih besar, atau hanya upaya untuk menjaga stabilitas sebelum momentum besar di Muktamar NU 2026? Bagi penggemar Gus Yahya, ada rasa kecewa, tapi bagi pengamat, mungkin ini justru tanda bahwa pihak yang berwenang ingin memastikan setiap keputusan diambil secara transparan. Semua itu, akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan.