KPK Panggil Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, dalam Kasus Korupsi BJB
Momen tak terduga datang tiba-tiba. Pada hari ini, Selasa (2/12/2025), Ridwan Kamil—yang dikenal sebagai sosok Gubernur Jawa Barat yang dinamis dan berwibawa—tiba-tiba masuk dalam daftar orang yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menimpa mantan bupati Kabupaten Bandung ini mencapai kerugian negara hingga Rp 222 miliar, dengan alasan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di Bank BJB. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa kini RK harus menjalani pemeriksaan yang bisa memengaruhi reputasinya?
Penjelasan dari Juru Bicara KPK: RK Akan Hadir Memenuhi Pemeriksaan
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengonfirmasi bahwa hari ini adalah hari pemanggilan resmi RK.
“Benar, kami konfirmasi bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada Saudara RK, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB,”
ujar Budi kepada wartawan. KPK memastikan RK akan hadir, dan semua pihak disarankan menunggu.
“Kami meyakini Pak RK akan hadir memenuhi penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini. Jadi kita sama-sama tunggu ya,”
tambah Budi. Kehadiran RK tentu menjadi sorotan publik.
“Kami meyakini Pak RK akan hadir memenuhi penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini. Jadi kita sama-sama tunggu ya,”
Pernyataan Budi menggambarkan antusiasme KPK dalam menuntaskan kasus ini. Meski RK dikenal sebagai tokoh yang transparan, proses pemeriksaan ini menjadi bukti bahwa tidak ada yang aman dari sisi korupsi. Bagaimana hubungan RK dengan dana yang disita dan aliran uang tersembunyi? Kita masih menunggu jawaban dari pihak yang bersangkutan.
Surat Pemanggilan Sudah Dikirimkan Sejak Pekan Lalu
Sebelumnya, Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menyebut surat pemanggilan telah dikirimkan kepada RK sejak pekan lalu.
“Jadi kita sama-sama tunggu ya. Panggilan sudah kita lakukan ya, jadi tinggal ditunggu,”
jelas Asep kepada wartawan, Senin (1/12). Dalam penjelasannya, Asep menegaskan bahwa surat yang dikirimkan sudah diterima oleh RK, meski tidak semua detail transaksi diungkapkan saat ini.
“Yang jelas dari kami sudah dikirim, diterimanya mudah-mudahan sudah, seminggu yang lalu ya kira-kira kita kirim, kami perkirakan sudah sampai (suratnya),”
imbuh dia.
“Jadi kita sama-sama tunggu ya. Panggilan sudah kita lakukan ya, jadi tinggal ditunggu,”
Kutipan Asep mengingatkan kita bahwa proses penyidikan KPK membutuhkan waktu. Meski RK sudah dipanggil, mungkin saja ada hal-hal yang belum terungkap. Kasus ini juga mengingatkan bahwa penyidik tidak hanya fokus pada keluarga RK, tetapi juga menelusuri harta kekayaan dan transaksi finansial terkait kerugian negara.
Kisah Mobil Mercy yang Menjadi Fokus Periksaan
Satu dari banyak fakta yang terungkap adalah soal mobil Mercedes-Benz milik BJ Habibie. Dalam kasus ini, RK diduga membeli mobil tersebut melalui putranya, Ilham Habibie, dengan sistem cicilan. Uang hasil cicilan itu, kata Ilham, akhirnya dikembalikan ke KPK. Dari pengembalian ini, mobil Mercy pun kembali ke pihak berwenang setelah disita.
“Mobil Mercy itu belum lunas dibeli RK, tapi dia diduga telah mengganti warna mobil tersebut,”
ungkap Ilham. Tapi, asal-usul uang yang digunakan untuk pembelian mobil ini masih menjadi misteri.
“Mobil Mercedes-Benz milik ayahnya belum lunas dibeli RK. Namun RK diduga telah mengganti warna mobil itu,”
Insiden mobil Mercy ini justru memperlihatkan kompleksitas kasus korupsi. Jika RK membeli mobil melalui putranya, apakah ini tanda penggabungan dana atau pengalihan tanggung jawab? Setiap transaksi kecil bisa menjadi bukti besar dalam penyelidikan korupsi. KPK pun mengejar jejak uang ini dengan bekerja sama dengan PPATK untuk memahami alur cash flownya.
Lima Tersangka dalam Kasus BJB
Kasus BJB ternyata melibatkan lima tersangka yang berbeda peran. Selain RK, ada Yuddy Renaldi, eks Direktur Bank BJB; Widi Hartono, Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma, yang termasuk dalam pihak swasta.
“Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp…”
ujar Asep. Tidak hanya RK, seluruh pihak terlibat dalam skema korupsi yang mencolok.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi bisa merambat ke berbagai lapisan institusi. Dengan lima tersangka yang saling terkait, KPK menggarisbawahi bahwa penyelidikan tidak hanya mengejar individu, tetapi juga mengungkap sistem yang mungkin terlibat. Semoga pemeriksaan hari ini menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat.